JASA PENGURUSAN SKK KONSTRUKSI
(Sertifikasi Kompetensi Kerja)

SKA (Sertifikasi Keahlian) dan SKT (Sertifikasi Keterampilan) kini berganti istilah menjadi SKK Konstruksi (Sertifikasi Kompetensi Kerja).

Pengurusan SKK (Sertifikasi Kompetensi Kerja) adalah Sertifikat Keterampilan / Keahlian yang harus dimiliki seseorang yang ingin menjadi tenaga ahli / terampilan di bidang konstruksi sesuai Surat Edaran No. 02/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

Tenaga Kerja Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi dengan mendapatkan lisensi dari Kementrian PUPR. Sertifikat ini disebut SKK – Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, yang sebelumnya dikenal SKA (Sertifikasi Keahlian).

Tenaga Kerja Konstruksi dibutuhkan sebagai :

1. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)
2. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU)
3. Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)

Adapun Persyaratan Pengurusan SKK, meliputi :

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
3. Ijazah sesuai Klasifikasi
4. Daftar Riwayat Hidup / CV (Curricullum Vitae)
5. Pas Foto
6. Daftar Pengalaman Kerja

Masa berlaku Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) adalah 5 Tahun sejak diterbitkannya, setelah masa berlaku habis wajib memperpanjang SKK tersebut.

Hubungi PT. NUSANTARA LEGAL KONSULTINDO untuk mengetahui informasi mengenai sub kualifikasi, biaya, dan alur proses mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK).